CV ( CURRICULUM VITAE )

COVER LETTER

KAMILIA NURAFNI PUTRI

Jl Villa Nusa Indah, Bekasi

Tlp: 08123456789. Email: kamiliaputri1997@gmail.com

October 15, 2017

PT. Mega Future

Jalan Raya Sudirman

Jakarta

Dear Hiring Staff,

I am writing to express my interest in applying a job in your company as Accounting staff.

I am a fresh graduate from Gunadarma University, Faculty of Economic, majoring in Accountancy with total GPA 3.80 of 4.00.

I see myself as a disciplined person, a hard worker, and I have a good time management. I believe I can do my best and give positive contribution to your company. I interact productively with people from diverse backgrounds and I can work well, both individually and within a team. I also have an ability to communicate and work well with people on all levels. I can also communicate in English quite well (speaking and writing).

You will find me to be a positive, motivated, and hard-working person who is keen to learn and contribute. Given the opportunity, I would apply myself with enthusiasm to all tasks, ensuring that I get the job done accurately and efficiently.

I would appreciate the opportunity to meet you, to discuss my qualification and the possibility of joining your company. I am looking forward for a possible interview with you, to discuss more about my capabilities.

Thank you for your time and consideration.



Sincerely yours,


Kamilia Nurafni Putri

                                                                                                            

Aspek Hukum Dalam Ekonomi

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

TUJUAN DAN SUMBER-SUMBER HUKUM

Tujuan Hukum berasal dari kata tujuan dan hukum yang secara etimologi ‘tujuan’ berarti ‘arahan’. Pengertian tujuan hukum adalah sebuah kepastian hukum dalam masyarakat dan harus pula bersindikat pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Tujuan dari hukum itu sendiri beraneka ragam berdasarkan tipe tujuan hukum itu sendiri. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang serta memelihara kepastian hukum. Tujuan hukum secara normative adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur hukum secra jelas dan logis. Tujuan hukum positif (UUD 1945) adalah untuk membentuk suatu pembentukan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untu7k memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta ikut melaksanakan ketertipan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

            Sumber hukum ialah segala apa saja yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan-aturan yang apabila dilanggara menimbulakn sanksi yang nyata. Sumber hukum dapat ditinjau dari segi material dan formal :

1.      Sumber Hukum Material

Didalam sumber hokum material dapat ditinjau lagi dari beberapa sudut yaitu sudut ekonomi, sejarah, sosiologi dan filsafat.

Sumber Hukum Formal

2.      Undang-undang (statute)

Ialah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuasaanhukum yang mengikat diadakan daan dipelihara oleh penguasa Negara.

3.      Kebiasaan (costum)

Ialah suatu perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.

4.      Keputusan Hakim ( jurisprudentie)

Dari ketentuan pasal 22 A B ini dijelaskan, bahwa seorang hakim mempunyai hakuntuk membuat eraturan sendiri dalam menyelesaikan suatu perkara.

KONDIFIKASI HUKUM

                Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dab lengkap.

Unsur-unsur kodifikasi hukum :

a. Jenis-jenis hukum tertentu

b. Sistematis

c. Lengkap

Tujuan kodifikasi hukum untuk memperoleh :

a. Kepastian hukum

b. Kesatuan hukum.

NORMA

            Pengertian kaidah/norma adalah petunjuk hidup,yaitu petunjuk bagaimana kita bertindak,bertingkah laku didalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian kaidah/norma tersebut berisikan perintah dan larangan,setiap orang seharusnya mentatati kaidah/norma agar dapat hidup dengan tenang.

            Norma hukum peraturan yang timbul dan dbuat oleh suatu lembaga kekuasaan negara. Isinya mengenai pelaksanaan suatu yang mengikat. Kaidan hukum berasal dari dua kata yaitu kaidah dan hukum.kaidah yang berarti perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum. Sedangkan hukum sendiri berat sebuah peratuan yang wajib dijalankan atau ditaatin oleh masyarakat.

PENGERTIAN EKONOMI DAN HUKUM EKONOMI

            Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan (Ingg: scarcity). Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

Hukum ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu:

a)      Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum perusahaan dan hukum penanaman modal).

b)      Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia (misal, hukum perburuhan dan hukum perumahan).

Contoh hukum ekonomi :

1.      Jika harga sembako atau sembilan bahan pokok naik maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik.

2.      Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hipermarket yang besar dengan harga yang sangat murah maka dapat dipastikan peritel atau toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar.

3.      Jika nilai kurs dollar amerika naik tajam maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut.

4.      Turunnya harga elpiji / lpg akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas baik buatan dalam negeri maupun luar negeri.

5.      Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum. Demikianlah penjelasan tentang hukum ekonomi secara keseluruhan semoga kita semua mengerti dan dapat megimplementasikan ke dalam kehidupan nyata.

SUBJEK HUKUM MANUSIA DAN BADAN USAHA

            Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Terdiri dari orang dan badan hukum.

Subjek hukum di bagi atas 2 jenis, yaitu :

1.      Subjek Hukum Manusia

Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia.

Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum, karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu :

1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, dan belum menikah.

2. Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros.

2.      Subjek Hukum Badan Usaha

Adalah sustu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan usaha mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu:

1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya

2. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

OBJEK HUKUM YANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK

            Hukum menurut pasal 499 KUHP, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dan objek hukum. Benda yang dimaksud adalah benda bergerak dan tidak bergerak yang terbagi berdasarkan sifat dan tujuan pemakaiannya serta ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

Perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak dalam arti yudiris berkaitan dengan:

1. Bezit

2. Levering

3. Daluwarsa

4. Pembebanan

Dalam kerangka RUU Benda Nasional, benda dibedakan menjadi:

1. Tanah dan bukan tanah

2. Berwujud dan tidak berwujud

3. terdaftar dan tidak terdaftar

4. Bergerak dan tetap

1. Benda Bergerak, menurut sifatnya di dalam pasal 509 KUHP adalah benda yang dipindahkan, misalnya meja, kursi, ternak dan sebagainya. Benda bergerak menurut undang-undang, pasal 511 KUHP adalah hak-hak atas benda bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda-benda bergerak, dan sebagainya.

2.Benda tidak Bergerak, karena sifatnya yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon, arca, patung. Benda bergerak karena tujuannya, yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak, misalnya hak pakai atas benda tidak bergerak, hipotik dan sebagainya.

Benda bergerak dan tidak bergerak berhubungan dengan 4 hal :

a 1.  Pemilikan (bezit), yakni dalam hal benda bergerak berlaku asas yang tercantum dalam pasal 1977 KUHP, yaitu bezitter dari banrang bergerak adalah eigenaar (pemilik) dari barang tersebut, sedangkan untuk benda tidak bergerak tidak demikian halnya.

   2.  Penyerahan (levering), yakni trhadap benda bergerak dapat dilakukan       penyerahan secara nyata (hand by hand) atau dari tangan ke tangan, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama.

   3.  Daluarsa (verjaring), yakni untuk benda-benda tidak mengenal daluarsa, sebab bezit disini sama dengan eigendom (pemilikan) atas benda bergerak tersebut, sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya daluarsa.

d 4.   Pembebanan (bezwaring), yakni terhadap benda bergerak dilakukan dengan pand (gadai), sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik adalah hak tanggungan untuk tanah serta benda-benda selain tanah menggunakan fidusia.

HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT SEBAGAI PELUNASAN HUTANG

            Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang adalah hak jaminan yang melekat pada kreditur yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan ekekusi kepada benda melakukan yang dijadikan jaminan, jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).

Penggolongan jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu:

1. Jaminan yang bersifat umum :

a         a,   Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang)

b         b.  Benda tersebut bisa dipindahtangankan haknya pada pihak lain

2. Jamian yang bersifat khusus:

a        a.   Gadai

b        b.  Hipotik

c        c.  Hak Tanggungan

d       d.  Fidusia

HUKUM PERDATA YANG BERHAK DI INDONESIA

            Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratanEropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie).

Hukum perdata Indonesia

            Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

            Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan.

Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian.

            

PENGERTIAN DAN KEADAAN HUKUM DI INDONESIA

            Untuk golongan warga Negara bukan asli yang bukan berasal dari tionghoa atau eropa berlaku sebagian dari BW yaitu hanya bagian-bagian yang mengenai hukum-hukum kekayaan harta benda, jadi tidak mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan maupun yang mengenai hukum warisan.

            Pedoman politik bagi pemerintahan hindia belanda terhadap hukum di Indonesia ditulis dalam pasal 131, I.S yang sebelumnya terdapat pada pasal 75 RR (Regeringsreglement) yang pokok-pokonya sebagai berikut :

a.       Hukum perdata dan dagang (begitu pula hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang yaitu di kodifikasi).

b.      Untuk golongan bangsa eropa harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (sesuai azas konkordasi).

c.       Untuk golongan bangsa Indonesia dan timur asing jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya.

d.      Orang Indonesia asli dan timur asinng, selama mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan suatu bangsa eropa.

e.       Sebelumnya hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam undang-undang maka bagi mereka hukum yang berlaku adalah hukum adat.

SUMBER

https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/

http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-arti-definisi-hukum-ekonomi-disertai-contoh-pelajaran-pendidikan-ilmu-ekonomi-dasar-belajar-dari-mudah-internet.html

Ekonomi Koperasi "Koperasi Pedagang Pasar Kecapi Jaya"

KOPERASI PEDAGANG PASAR (KOPPAS)
 KECAPI JAYA

Nama Anggota:

1. Kamilia Nurafni Putri (23215650)

2. Nurul Huda (25215234)

3. Dea Alvionita (21215615)

2EB22

Sejarah Koperasi Pedagang Pasar Kecapi Jaya

            Koperasi Pedagang Pasar Kecapi Jaya didirikan pada tanggal 17 Februari 2000 yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kecapi No. 5A RT/RW 01/04, kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat. Koperasi Pedagang Pasar Kecapi Jaya didirikan sesuai dengan badan hukum No: 10/BH/KDK.10.8/II/2000 yang dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi, PK dan Menengah Kabupaten/Kotamadya Bekasi. Akta tersebut telah mengalami perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 29 Juli 2002 dengan Akta Perubahan No: 02/PAD/Prakop/VII/2002. Kemudian mengalami perubahan anggaran dasar dengan akta perubahan No: 01 tanggal 01 April 2015 oleh H. Ade Ardiansyah, SH, Mkn. Koperasi Pasar Kecapi Jaya memiliki Visi: “MEMPERLUAS USAHA DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA” dengan Motto: ”KOPPAS KECAPI JAYA adalah MITRA TERPERCAYA USAHA ANDA”

Tujuan dan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1.      Menyelenggarakan usaha simpan pinjam

2.      Menyelenggarakan usaha perdagangan umum

3.      Menyelenggarakan usaha di bidang jasa

4.      Menggiatkan anggota untuk menyimpan atau menabung pada koperasi secara teratur

5.      Kemitraan dengan koperasi atau badan usaha lain yang saling menguntungkan

Simpanan dan Tabungan

a. Simpanan Pokok

Berdasarkan hasil rapat pada tanggal 21 Mei 2008, simpanan pokok anggota sebesar Rp. 1.500.000

b. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota setiap bulannya sebesar Rp. 25.000 dengan ketentuan pembayaran dibawah tanggal 10 setiap bulannya.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan Sukarela adalah simpanan yang tidak mengikat dan besarnya tidak di tentukan

d. Simpanan Wajib Pinjaman (Simwapin)

Simpanan yang wajib diisi oleh setiap anggota dan non anggota yang telah mempunyai pinjaman. Ditentukan oleh besarnya pinjaman yang diterima.

e. Tabungan

Simpanan yang tidak ditentukan jumlahnya, dibayarkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota dan calon anggota serta nasabah. Tabungan koperasi terdiri dari 3 jenis yang bisa digunakan oleh anggota, calon anggota, dan nasabah umum Koppas Kecapi yaitu:

      1.      Tabungan Delima

Saldo awal pembukaan rekening tabungan delima minimal Rp. 55.000. Tingkat bunga tabungan 2.5% pertahun. Tidak dikenakan biaya administrasi apapun.

      2.      Tabungan Berjangka

Tabungan yang tidak dapat ditarik jika waktu penyimpanannya belum sampai pada waktunya. Jangka Waktu tabungan berjangka 1 tahun. Tingkat bunga disesuaikan dengan jumlah uang yang akan disimpan.

·         Jika uang yang disimpan Rp. 1.000.000 s/d Rp. 5.000.000 tingkat bunga 8% pertahun

·         Jika uang yang disimpan Rp. 10.000.000 atau lebih, tingkat bunga dapat dinegosiasikan dengan pengelola koperasi

      3.      Tabungan Lebaran

Tabungan Lebaran adalah tabungan yang hanya boleh diambil pada saat menjelang hari lebaran. Junlah setoran minimal Rp.5000. Sebagai imbalan jasa atas tabungan ini, Koperasi akan memberikan bingkisan kepada nasabah saat pencairan.

  SIMPANAN DAN TABUNGAN

No	URAIAN	REALISASI 2015
1	SIMPANAN 1. Pokok 2. Wajib 3. Wajib Khusus	217.650.000 107.420.000 63.456.755
2	TABUNGAN 1. Delima 2. Sukarela 3. Berjangka 4. Simwapin 5. Lebaran	2.828.199.437 175. 537.534 948.859.000 34.665.000 457.002.500

                                             
PERKEMBANGAN PINJAMAN

NO	URAIAN	TAHUN 2015
1	Pemberian Pinjaman	4.191.000.000
2	Ansuran Pinjaman	3.848.952.957
3	Jumlah Pinjaman	245 Orang
4	Saldo Pinjaman	3.971.065.463

ASPEK PERMODALAN

NO	URAIAN	TAHUN 2015
1	AKTIVA 1. Aktiva Lancar 2. Aktiva Tetap 3. Aktiva Lain-lain JUMLAH AKTIVA	5.554.110.029 267.537.750 867.000.309 6.678.645.088
2	PASIVA 1. Kewajiban Lancar 2. Kewajiban Tak Lancar 3. Kewajiban Bersih JUMLAH PASIVA	3.492.405.071 2.490.518.664 689.721.353 6.678.645.088

ANGGOTA

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Koperasi Pedagang Pasar Kecapi Jaya beranggotakan sebanyak 153 orang dengan penjelasan anggota sebagai berikut:

No. Urut	Uraian	Tahun 2015
1	Anggota	152 Orang
2	Calon Anggota	562 Orang
3	Penabung	3.000 Orang

                                        TARGET TAHUN 2016

No. Urut	Uraian	Tahun 2016
1	Anggota	200 Orang
2	Calon Anggota	600 Orang
3	Penabung	3.500 Orang

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Berdasarkan Akta Koperasi, pembagian sisa hasil usaha yang diperoleh adalah sebagai berikut:

·         40%     : Cadangan

·         30%     : Anggota sebanding dengan jasa usahanya terhadap koperasi

·         5%       : Dana pendidikan

·         10%     : Dana pengurus dan pengawas

·         10%     : Dana karyawan

·         2.5%    : Dana sosial

·         2.5%    : Dana pembangunan daerah kerja

Pembagian tersebut dapat diubah sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota

LAPORAN PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA

PER 31 DESEMBER 2015

URAIAN	TAHUN 2015
PENDAPATAN USAHA        a.      Jasa Pinjaman        b.      Provisi Pinjaman        c.       Pendapatan Jasa Talangan        d.      Pendapatan Denda Pinjaman        e.      Pendapatan Administrasi Pinjaman        f.        Pendapatan Inkaso        g.      Pendapatan Jasa Perdagangan	919.842.000 25.272.000 27.298.000 8.473.000 26.223.000 54.525.000 72.725.388
TOTAL PENDAPATAN USAHA	1. 134.358.388
BEBAN USAHA        a.      Beban Karyawan        b.      Beban Kantor        c.       Beban Administrasi        d.      Beban Organisasi        e.      Beban Bunga        f.        Beban Penyusutan        g.      Beban Promosi dan Pemasaran	377.218.000 49.971.000 31.899.000 16.700.000 270.022.927 40.000.000 99.000.000
TOTAL BEBAN USAHA	884.810.927
SISA HASIL USAHA	249.547.461

STRUKTUR ORGANISASI 

Untuk mengetahui struktur organisasi yang lebih rinci, berikut ini adalah Struktur Organisasi Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Koperasi Jaya dalam bentuk bagan :